Pemkab Labuhan batu tidak Profesional dan Menghambat Pembangunan 75 Desa.

  • Whatsapp

Cakra86.com, Labuhan batu Raya- Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) Labuhanbatu, melalui pejabat Dinas Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu, memerintahkan para Kepala Desa se Kabupaten Labuhanbatu, untuk kembali membuat ulang surat permohonan meminta pembayaran anggaran operasional desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2020 sebesar Rp 9 Milyar.

Hal tersebut, diungkapkan oleh Ketua Assosiasi Perangkat Desa ( Apdesi ) Junadi, sewaktu awak media Cakra86.com beserta rekan media, berkunjung kerumah kediaman Junaidi di Desa Kampung Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, untuk melakukan konfirmasi, Selasa (18/05/2021).

Pasalnya, setelah menguapnya tentang anggaran operasional desa bersumber dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2020 sebesar Rp 9 milyar, yang diakui telah terpakai dan anggaran yang dimaksud menjadi Utang Pemkab Labuhanbatu kepada 75 pejabat Kepala Desa Se Kabupaten Labuhanbatu. Bahkan, anggaran tersebut telah di Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK RI ) sebagai dugaan temuan, disebabkan, belum tersalurkannya anggaran operasional desa Rp 9 milyar kepada 75 desa se Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2020.

Junadi yang juga pejabat Kepala Desa Kampung Bilah, sewaktu dikonfirmasi tentang perintah membuat ulang surat pengajuan permohonan anggaran dimaksud beserta alasan Pemkab Labuhanbatu. Junaidi sebagai Ketua Apdesi, enggan banyak berkomentar. Padahal, sebelumnya, Ketua Apdesi juga sebagai Kades Kampung Bilah, kepada awak media, masih terbuka dan transparan mengenai hal ini.

Terpisah, Kepala desa Tebing Linggahara Lama Solehudin Ritonga dan Kepala desa Tebing Linggahara Baru Kecamatan Bilah Barat Labuhanbatu Rusli, mengakui ada perintah untuk membuat ulang surat permohonan pengajuan terkait anggaran operasional desa TA 2020 Rp 9 milyar tersebut.

Menurut para Kades, sebelumnya sudah ada surat permohonan pengajuan anggaran operasional TA 2020, yaitu permohonan permintaan pembayaran sisa anggaran ADD yang diperuntukkan buat operasional desa.

“Sebelumnya, surat permohonan itu sudah ada dibuat dan sudah diberikan kepada Dinas PMD atau ke Badan Pengelolaan Keuangan Pemkab Labuhanbatu. Namun, ini disuruh buat lagi. Ia, saat ini belum kami buat suratnya, menunggu rekan rekan serta mupakat para Kades lainnya, agar bersamaan pengajuannya,” bilang para kades tersebut.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan keuangan Dan Aset Daerah ( BPKAD ) Indra Sila, Senin (03/05/2021).didalam ruangannya kepada awak media Cakra 86.com bersama rekan media lainnya mengakui bahwa anggaran operasional desa yang bersumber dari ADD TA 2020 sebesar Rp 9 milyar tersebut, belum dibayarkan Pemkab Labuhanbatu kepada 75 Kades se Kabupaten Labuhanbatu. Dan, Indra Sila juga mengakui bahwa, anggaran operasional desa itu, diperiksa (Audit ) oleh BPK RI. Indra Sila juga menyebutkan, bahwa anggaran operasional desa TA 2020 sebesar Rp 9 milyar itu, terpakai dan menjadi Utang Pemkab Labuhanbatu kepada 75 Kades se Kabupaten Labuhanbatu.

“Itu adalah menjadi hutang Pemkab Labuhanbatu. Dan betul belum kita bayarkan karena anggaran uang kita tidak ada, saat ini serta menjadi Utang,” bilang Indra Sila.

Sangat disayangkan, ketua tim anggaran Pemkab Labuhanbatu yaitu Sekdakab Labuhanbatu H M Yusuf Siagian belum dapat memberikan keterangan terkait terpakai nya anggaran operasional desa TA 2020 Rp 9 milyar oleh Pemkab Labuhanbatu. Dan, pejabat Sekdakab Labuhanbatu memilih “Bungkam” kepada awak media.

Sama juga halnya dengan Plt Kadis PMD Kabupaten Labuhanbatu Hobol Rangkuti, enggan menanggapi tentang perintah pembuatan ulang surat permohonan pengajuan meminta pembayaran anggaran operasional desa dimaksud. ( Doni Rd )

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *