Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Eksekusi Plt. Kadis Perkim Faisal Purba dan Stafnya Zefri Hamsyah atas Kasus Korupsi

  • Whatsapp

Cakra 86.com, Labuhanbatu – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Labuhanbatu melakukan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Medan, terhadap kedua terdakwa Paisal Purba Eks Plt Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Labuhanbatu dan Zefri Hamsyah Pegawai Negri Sipil yang bertugas di Dinas Perkim Labuhanbatu, Kamis (25/3/2021).

Kedua terdakwa divonis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor dengan melanggar Pasal 11 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Dimana, keduanya dijatuhi hukuman 1 Tahun Penjara, denda 50 Juta subsider 1 bulan penjara. Atas putusan itu, Kejari Labuhanbatu langsung melaksanakan Eksekusi.

“Hari ini, kedua terdakwa kita eksekusi. Mereka, kooperatif dan datang kemari,”Kata Kajari Labuhanbatu Kumaedi, SH didampingi Kasi Intel Syahron Hasibuan,SH dan Kasipidsus Noprianto Sihombing,SH.M.H.

Dijelaskan Kajari, “Kedua terdakwa sebelumnya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Pasal Pasal 12 Huruf E atau Pasal 11 UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Dengan tuntutan 1 Tahun dan 6 Bulan penjara dan denda Rp 50 Juta Subsider 3 bulan penjara”.

Dan nantinya setelah di eksekusi, Kedua terdakwa langsung dibawa ke Lapas Lobusona Rantauprapat untuk menjalani hukuman, kata Kejari Labuhanbatu Kumaedi SH.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Keduanya dinyatakan bersalah melakukan pungutan liar (pungli) dalam proyek pembangunan Gedung D RSUD Rantauprapat Labuhan Batu, Sumatera Utara, tahun anggaran 2019.

Hakim dalam amar putusannya menyatakan, mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di rubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

“Mengadili menyatakan kedua terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan terdakwa dengan pidana satu tahun penjara dan denda Rp50 juta,” ucap Hakim Ketua Jarihat Simarmata dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Cakra VII, Pengadilan Negeri Medan, Kamis (21/1/2021).

“Hakim menyebutkan hal yang memberatkan hukuman kedua terdakwa, karena perbuatannya tidak sejalan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedang hal yang meringankan, kedua terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.

Putusan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa, yang sebelumnya meminta kedua terdakwa dijatuhi hukuman masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Septian Tarigan menyebutkan kasus itu bermula pada bulan Maret 2020 lalu. Saat itu saksi Ilham Nasution sebagai pelaksana pekerjaan di bawah PT. Telaga Pasir Kuta yang mengerjakan paket pekerjaan pembangunan Gedung D RSUD Rantauprapat Labuhan Batu Tahun Anggaran 2019.

Dikatakan, pekerjaan itu berdasarkan kontrak Nomor: 602/001SP/PPK-F/APBD & DAK/RSUD-RAP/2019 tanggal 3 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang berlaku sebagai Direktur RSUD Rantauprapat atas nama Syafril Rahmadi dan Direktur PT. Telaga Pasir Kuta atas nama Kalmon Leonardo Sitinjak dengan nilai kontrak sebesar Rp. 28.272.583.853.-

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Juli 2019 Direktur PT. Telaga Pasir Kuta memberikan kuasa kepada saksi Ilham selaku Staf Teknis PT. Telaga Pasir Kuta untuk melaksanakan dan mengerjakan juga menyelesaikan pekerjaan fisik di lapangan serta mengurus segala administrasi yang berhubungan atas;pekerjaan pembangunan RSUD tersebut.

Jaksa menjelaskan saksi Ilham telah mengajukan setiap pencairan pembayaran terkait pekerjaan tersebut baik sejak pencairan pembayaran uang muka 20 persen senilai Rp. 4.986.225.697.- pembayaran termin pertama dengan progress pekerjaan 30 persen dan keuangan sebesar 28,58 persen senilai Rp. 2.140.347.587.-

Kemudian, pembayaran termin kedua progress pekerjaan 48,31 persen dan keuangan sebesar 45,89 persen sebesar Rp. 4.315.288.397.- pembayaran termin ketiga progress pekerjaan 73,88 persen dan keuangan sebesar 70,19 persen sebesar Rp. 6.056.806.870.- dan pembayaran termin keempat progress pekerjaan 85,36 persen dan keuangan sebesar 81,09 persen sebesar Rp. 2.719.200.044.- yang mana semua pengajuan tersebut telah terealisasi.

Lalu terdakwa Paisal Purba dengan alasan untuk memperlancar proses pengajuan termin kelima dan untuk progress pekerjaan 100 persen dengan menggunakan kewenangan orang lain yaitu mencatut nama Bupati serta adik Bupati Labuhan Batu, saksi Aidil Adlin Dalimunthe meminta uang sebesar Rp. 2 Milyar kepada saksi Ilham.

Karena merasa tertekan dengan permintaan terdakwa Paisal Purba tersebut saksi Ilham lalu melapor ke Polda Sumut. Selanjutnya terdakwa Paisal Purba dan Ilham berjanji bertemu di salah satu kafe di Rantau Prapat. Kemudian, terdakwa Paisal Purba menyuruh anggotanya yakni terdakwa Zefri Hamsyah untuk menemui Ilham.

Dan saat uang diserahkan Ilham ke Zefri Hamsyah datanglah, petugas Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang langsung meringkus terdakwa Zefri Hamsyah dan tidak lama kemudian terdakwa Paisal Purba datang menyerahkan diri. Barang bukti yang diamankan pada saat itu berupa amplop besar warna coklat berisi uang pecahan Rp50 ribu sejumlah Rp 40 juta dan 1 lembar cek Bank Sumut senilai Rp. 1.445.000.000.-

Atas putusan itu, Kejaksaaan Negeri Labuhanbatu langsung melaksanakan eksekusi. (Red/Tim)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *